Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan kunjungan ke beberapa lokasi terdampak bencana banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memantau pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi para penyintas banjir.
Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir bandang yang terjadi pada awal Maret lalu telah mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur dan perumahan di beberapa kecamatan di Kota Padang. Lebih dari 10.000 orang terpaksa mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.
Deputi Bidang HAM Kementerian HAM, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para penyintas banjir mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti hak atas tempat tinggal, hak atas makanan, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan.
“Kami ingin memastikan bahwa para penyintas banjir mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi,” kata Deputi Bidang HAM Kementerian HAM.
Selama kunjungan, tim dari Kementerian HAM melakukan survei dan wawancara dengan para penyintas banjir untuk mengetahui kondisi mereka dan memahami kebutuhan mereka. Mereka juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan efektif dan tepat sasaran.
Kementerian HAM juga memantau kondisi para penyintas banjir yang mengungsi di pengungsian. Mereka memastikan bahwa para pengungsi mendapatkan akses ke fasilitas dasar seperti air bersih, makanan, dan kesehatan.
Menurut data dari Kementerian HAM, lebih dari 50% pengungsi banjir di Sumbar masih membutuhkan bantuan dasar seperti makanan dan air bersih. Oleh karena itu, Kementerian HAM akan terus memantau situasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa para penyintas banjir mendapatkan hak-hak dasar mereka.
Kementerian HAM juga meminta kepada masyarakat untuk terus mendukung upaya pemulihan pasca-bencana banjir di Sumbar. “Kami meminta kepada masyarakat untuk terus mendukung upaya pemulihan pasca-bencana banjir di Sumbar dengan cara memberikan bantuan yang tepat dan efektif,” kata Deputi Bidang HAM Kementerian HAM.
Dalam beberapa hari terakhir, Kementerian HAM telah menerima laporan tentang kerusakan infrastruktur dan perumahan di beberapa kecamatan di Kota Padang. Oleh karena itu, Kementerian HAM akan terus memantau situasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa para penyintas banjir mendapatkan hak-hak dasar mereka.
Kementerian HAM juga memantau kondisi para penyintas banjir yang mengalami trauma psikologis. Mereka memastikan bahwa para penyintas banjir mendapatkan akses ke layanan kesehatan mental yang tepat dan efektif.
Menurut data dari Kementerian HAM, lebih dari 20% pengungsi banjir di Sumbar mengalami trauma psikologis. Oleh karena itu, Kementerian HAM akan terus memantau situasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa para penyintas banjir mendapatkan hak-hak dasar mereka.
Dalam upaya pemulihan pasca-bencana banjir di Sumbar, Kementerian HAM akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa para penyintas banjir mendapatkan hak-hak dasar mereka. Kementerian HAM juga meminta kepada masyarakat untuk terus mendukung upaya pemulihan pasca-bencana banjir di Sumbar dengan cara memberikan bantuan yang tepat dan efektif.
Dengan demikian, Kementerian HAM berharap bahwa para penyintas banjir di Sumbar dapat segera memulihkan kehidupan mereka dan mendapatkan hak-hak dasar mereka.
