Gelombang protes dan kekhawatiran melanda masyarakat Indonesia menyusul keputusan sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) untuk menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara signifikan. Kenaikan ini, yang bervariasi di setiap kampus, memicu reaksi keras dari mahasiswa, orang tua, hingga praktisi pendidikan, mempertanyakan kembali komitmen negara dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Beban Finansial yang Kian Berat bagi Mahasiswa dan Keluarga
Kenaikan UKT tidak hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi ribuan calon mahasiswa dan mereka yang sedang menempuh studi. Bagi banyak keluarga di Indonesia, biaya pendidikan tinggi sudah menjadi pos pengeluaran terbesar yang seringkali membebani anggaran bulanan. Dengan kenaikan ini, impian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terancam pupus, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
Survei dan laporan lapangan menunjukkan bahwa banyak mahasiswa dan orang tua yang harus memutar otak mencari dana tambahan, mulai dari meminjam, mencari pekerjaan sampingan, hingga terpaksa menunda atau bahkan menghentikan studi. Sistem UKT yang seharusnya didasarkan pada kemampuan ekonomi orang tua seringkali dirasa tidak transparan atau tidak akurat dalam menentukan kelompok besaran. Akibatnya, ada keluarga yang seharusnya masuk kategori rendah, justru harus membayar dengan tarif yang memberatkan.
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dari pemerintah memang dirancang untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, kuota yang terbatas, persyaratan yang ketat, dan nilai bantuan yang terkadang tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya hidup dan UKT yang melambung, menyisakan banyak celah. Mahasiswa dari kategori ‘nanggung’, yaitu mereka yang tidak terlalu miskin untuk mendapatkan KIP Kuliah tetapi juga tidak cukup kaya untuk membayar UKT yang tinggi, menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.
Dinamika Kebijakan dan Respons Pemerintah
Pemicu kenaikan UKT ini sebagian besar berasal dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada PTN. Permen ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada PTN dalam menetapkan tarif UKT, dengan dalih agar perguruan tinggi dapat berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Namun, implementasinya menuai kontroversi karena dianggap tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat.
“Pendidikan tinggi seharusnya menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik, bukan tembok penghalang bagi mereka yang kurang mampu. Pemerintah dan perguruan tinggi harus duduk bersama mencari solusi yang adil dan berkelanjutan agar akses pendidikan tidak menjadi privilese.”
Menyusul gelombang protes yang masif, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akhirnya merespons dengan kebijakan moratorium sementara terhadap penetapan UKT baru. Menteri Nadiem Makarim menyatakan bahwa kenaikan UKT yang tidak rasional harus dievaluasi ulang dan meminta PTN untuk membatalkan serta mengajukan kembali usulan UKT dengan revisi yang lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa. Ini adalah langkah awal yang positif, namun masyarakat menantikan solusi jangka panjang yang lebih komprehensif.
Perdebatan muncul mengenai model pembiayaan pendidikan tinggi. Beberapa pihak berpendapat bahwa pemerintah harus meningkatkan subsidi untuk PTN agar tidak terlalu bergantung pada pendapatan dari UKT mahasiswa. Sementara itu, ada pula yang mendukung otonomi PTN untuk mencari sumber dana mandiri, asalkan tetap menjaga prinsip keadilan dan aksesibilitas. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara kemandirian finansial PTN dan tanggung jawab sosial negara untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau.
Membangun Sistem Pendidikan Tinggi yang Inklusif dan Berkeadilan
Kasus kenaikan UKT ini menyoroti perlunya reformasi sistem pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia. Solusi tidak hanya berhenti pada moratorium, tetapi harus mencakup evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada, peningkatan transparansi dalam penetapan UKT, serta penguatan program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Pemerintah perlu mengkaji ulang bagaimana SSBOPT ditetapkan dan bagaimana otonomi PTN diimbangi dengan kontrol yang memastikan tidak ada eksploitasi finansial terhadap mahasiswa.
Penting bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, PTN, mahasiswa, hingga masyarakat sipil, untuk terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan yang adil. Pendidikan tinggi adalah investasi bangsa dalam sumber daya manusia. Membatasi akses karena faktor biaya berarti merampas potensi generasi muda dan memperlebar kesenjangan sosial. Masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan pendidikan bagi semua, tanpa terkecuali.
- Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah PTN memicu protes keras dari mahasiswa dan masyarakat.
- Beban finansial yang meningkat berpotensi menghambat akses pendidikan tinggi bagi keluarga menengah ke bawah.
- Kemendikbudristek telah memberlakukan moratorium sementara terhadap penetapan UKT baru yang tidak rasional.
- Diperlukan reformasi sistem pembiayaan pendidikan tinggi yang transparan, adil, dan berkelanjutan.
- Aksesibilitas pendidikan tinggi adalah kunci untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia.
