Setiap tahun ajaran baru tiba, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi sorotan utama di Indonesia. Sistem zonasi yang diterapkan sejak beberapa tahun lalu bertujuan mulia: pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah. Namun, dalam implementasinya, PPDB kerap diwarnai berbagai polemik, mulai dari kecurangan data kependudukan, kapasitas sekolah yang tidak memadai, hingga kekecewaan orang tua yang merasa hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak terganjal oleh sistem. Kompleksitas ini menyoroti perlunya evaluasi mendalam dan solusi komprehensif agar cita-cita pemerataan pendidikan benar-benar terwujud tanpa menimbulkan permasalahan baru.
Tantangan Implementasi Sistem Zonasi
Sistem zonasi dirancang untuk mendekatkan siswa dengan sekolah terdekat, mendorong interaksi sosial yang beragam, dan mengurangi “sekolah favorit” yang kerap memicu persaingan tidak sehat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan berbagai tantangan serius. Salah satu isu paling mencolok adalah manipulasi data alamat atau kartu keluarga (KK) demi mendapatkan jatah di sekolah yang dianggap unggul. Praktik titip KK atau perubahan domisili sementara ini merusak esensi zonasi dan menimbulkan ketidakadilan bagi calon siswa yang benar-benar berdomisili di zona tersebut. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap integritas sistem menjadi terkikis.
Selain itu, disparitas kualitas sekolah juga menjadi tembok besar. Meskipun sistem zonasi berupaya meratakan, perbedaan fasilitas, kualitas guru, dan reputasi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya masih sangat kentara. Orang tua, secara alami, akan berusaha memasukkan anaknya ke sekolah yang dianggap memiliki kualitas terbaik, terlepas dari zonasi. Hal ini diperparah dengan sebaran sekolah yang tidak merata, terutama di wilayah perkotaan padat penduduk atau di daerah terpencil. Beberapa zona mungkin memiliki terlalu sedikit sekolah berkualitas, sementara zona lain justru kelebihan kapasitas atau kekurangan peminat. Kondisi ini menciptakan dilema bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan pendidikan yang berkualitas di setiap wilayahnya.
Permasalahan teknis dalam pendaftaran daring juga tak luput dari kritik. Seringkali server down, data yang tidak sinkron, atau informasi yang kurang jelas membuat proses pendaftaran menjadi rumit dan memicu frustrasi. Bagi sebagian masyarakat di daerah terpencil atau dengan akses internet terbatas, sistem daring justru menjadi hambatan baru yang memperlebar jurang digital dalam akses pendidikan. Regulasi yang terus berubah setiap tahun juga menambah kebingungan bagi orang tua dan pihak sekolah, memerlukan adaptasi yang cepat namun tidak selalu diimbangi dengan sosialisasi yang memadai.
Upaya Perbaikan dan Harapan Masa Depan
Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), tidak tinggal diam menghadapi polemik PPDB. Berbagai perbaikan telah dan terus dilakukan, termasuk penambahan jalur afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu, jalur prestasi untuk siswa dengan capaian akademik atau non-akademik luar biasa, serta jalur perpindahan tugas orang tua. Pengetatan verifikasi data, integrasi data kependudukan dengan Dukcapil, serta pengawasan lebih ketat terhadap praktik kecurangan juga terus digalakkan. Beberapa daerah bahkan telah menerapkan sistem pengawasan berlapis untuk memitigasi manipulasi alamat.
Namun, upaya perbaikan ini harus dibarengi dengan strategi jangka panjang yang lebih fundamental. Salah satu solusi krusial adalah pemerataan kualitas pendidikan. Ini berarti investasi lebih besar pada peningkatan fasilitas sekolah, pelatihan guru secara berkelanjutan, dan pengembangan kurikulum yang relevan di semua sekolah, tanpa terkecuali. Jika semua sekolah memiliki standar kualitas yang setara, desakan orang tua untuk memilih “sekolah favorit” akan berkurang secara signifikan, sehingga esensi zonasi dapat berjalan lebih efektif.
Partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan juga menjadi kunci. Dewan pendidikan, komite sekolah, hingga organisasi masyarakat sipil dapat berperan dalam mengawasi pelaksanaan PPDB dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Transparansi data pendaftaran dan hasil seleksi juga mutlak diperlukan untuk membangun kepercayaan publik dan mengurangi potensi praktik tidak etis. Lebih lanjut, edukasi kepada masyarakat tentang tujuan dan mekanisme PPDB perlu terus digencarkan agar pemahaman yang sama dapat terbentuk.
“Sistem zonasi adalah alat untuk mencapai pemerataan, bukan tujuan itu sendiri. Kita tidak bisa hanya fokus pada mekanismenya, tapi harus ke akarnya: bagaimana kita memastikan setiap anak, di mana pun ia berada, memiliki akses ke sekolah yang berkualitas dan guru yang kompeten. Itu PR besar kita bersama.” – Prof. Dr. Budi Santoso, Pakar Kebijakan Pendidikan (Simulasi)
Masa depan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan kita dalam menata ulang sistem PPDB. Bukan hanya sekadar aturan masuk sekolah, tetapi juga bagaimana sistem ini merefleksikan komitmen negara terhadap hak setiap warga negara atas pendidikan yang layak dan berkualitas. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan masyarakat, serta inovasi dalam pengelolaan data dan pengawasan akan menjadi pondasi untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
- Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui zonasi bertujuan pemerataan akses pendidikan, namun kerap diwarnai polemik tahunan.
- Tantangan utama meliputi manipulasi data kependudukan, disparitas kualitas antar sekolah, ketidakmerataan sebaran sekolah, dan kendala teknis dalam pendaftaran daring.
- Pemerintah telah melakukan perbaikan dengan penambahan jalur afirmasi, prestasi, dan perpindahan, serta pengetatan verifikasi data.
- Solusi jangka panjang memerlukan pemerataan kualitas pendidikan secara fundamental, investasi fasilitas dan guru, serta transparansi yang lebih baik.
- Kolaborasi semua pihak dan edukasi masyarakat adalah kunci untuk mencapai sistem PPDB yang adil dan berintegritas demi mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua.
